Eksepsi Hal. 11-12

c)      Bahwa penerbitan obyek sengketa tidak melanggar asas Proposionalitas dimana obyek sengketa terkesan dibuat asal-asalan tanpa ada persiapan yang matang, adalah tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

·         Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dimaksud dengan Asas Proposionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

·         Bahwa keputusan in litis telah diterbitkan berdasarkan permohonan dari Kejaksaa Tinggi Kalimantan Timur, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya KTUN in litis oleh Kejaksaan Agung dan telah ditembuskan kepada Kementrian Hukum dan HAM cq Dirjen Imigrasi sebagai pelaksana KTUN in litis (vide pasal 91 ayat 2 huruf b UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian).

·         Bahwa dengan demikian terbitnya KTUN in litis sudah didasarkan kepada keseimbangan kepentingan baik hak atau kewajiban dari masing-masing institusi yang berwenang.

IV.  DALAM PENUNDAAN

1.      Dalam sengketa a quo, penggugat telah mengajukan permohonan penundaan atas KTUN in litis, namun alasan Penggugat dalam memohon penundaan pelaksanaan KTUN in litis tersebut tidak didasari pada alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 ayat 4 huruf a UU no. 5 tahun 1986 jo UU no. 9 tahun 2004 jo UU. No 51 tahun 2009.

2.      Dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada yang menguraikan adanya suatu keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat apabila KTUN in litis tetap dilaksanakan.

3.      Berdasarkan dali-dalil tersebut diatas, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa a quo untuk menolak permohonan penundaan KTUN in litis karena tidak memenuhi maksud pasal 67 ayat 4 huruf a UU no. 5 tahun 1986 jo UU no. 9 tahun 2004 jo UU. No 51 tahun 2009.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan dalam jawaban ini, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI :

1.      Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2.      Menyatakan guatan Penggugat tidak dapatditerima utk seluruhnya;

3.      Membebankan biaya perkara kepad Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1.      Menolak gugatn Pengugat untuk seluruhnya;

2.      Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Hormat Kami

Kuasa Hukum Tergugat

1.      JULIAS TOLAMBU, SH.

2.      VANY LUCAS, SH                                                     3.     AYA DARA NUGGRATI, SH

4.      YULIUS PATANAN, SH                                             5.     TRI WIJAYA, SH

6.      TONDANG MUNTE, SH

Penelitian Kelompok Baku Mutu Lingkungan Studi Kasus di Bantaran Sungai Karang Mumus

KATA PENGANTAR

            Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah “Pencemaran Air di Sungai Karang Mumus di Samarinda”. Walaupun dalam penyusunan makalan ini masih banyak kekurangannya. Penyusunan makalah ini untuk memenuhi tugas “Baku Mutu Lingkungan”. Penyusunan makalah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Agustina sebagai dosen mata kuliah baku mutu lingkungan, orang tua yang memberikan dukungan kepada kami, teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini. Kami mengharap kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan penyusunan makalah. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi kami sebagai penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya yang berhubungan dengan pencemaran air sungai.

Penyusun

Vany Lucas

Yulius 

Rio

Mutiara 

Dewi

Ima

Rendi 

BAB 1

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari – hari kita membutuhkan air yang bersih untuk minum, memasak, mandi, mencuci dan kepentingan lainnya. Air yang kita gunakan harus berstandar 3B yaitu tidak berwarna, tidak berbau dan tidak beracun. Tetapi banyak kita lihat air yang berwarna keruh dan berbau sering kali bercampur dengan benda – benda sampah seperti plastic, sampah organic, kaleng dan sebagainya. Pemandangan seperti ini sering kita jumpai pada aliran sungai, selokan maupun kolam-kolam. Air yang demikian disebut air kotor atau air yang terpolusi. Air yang terpolusi mengandung zat-zat yang berbahaya yang dapat menyebabkan dampak buruk dan merugikan kita bila dikonsumsi.

            Pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama, yang semakin penting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan, keehatan, dan kehidupan kita. Siapapun bisa berperan serta dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, termasuk kita. Dimulai dari lingkungan yang terkecil, diri sendiri, sampai ke lingkungan yang lebih luas.

            Permasalahan pencemaran lingkungan yang harus segera kita atasi bersama diantaranya pencemaran air, tanah, dan sungai pencemaran udara perkotaan, kontaminasi tanah oleh sampah, hujan asam, perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, kontaminasi zat radioaktif, dan sebagainya.

            Untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, tentunya harus mengetahui sumber pencemar, bagaimana proses pencemaran itu terjadi, dan bagaimana langkah penyelesaian pencemaran lingkungan itu sendiri.

B.   Rumusan Masalah

1.    Apa yang dimaksud dengan pencemaran Lingkungan?

2.    Mengapa Sungai Karang mumus dapat tercemar ?

3.    Bagaimana kesehatan masyarakat yang menggunakan air sungai di sekitar sungai karang mumus di jalan SungaiDama Samarinda?

C.   Tujuan Penulisan

1.    Agar manusia lebih dapat memahami bahaya polusi air.

2.    Agar dapat membedakan air bersih dan air yang sudah tercemar.

3.    Dapat lebih berhati – hati dalam menggunakan air yang bersih dan yang terpolusi.

4.    Dapat mengetahui kandungan air yang terpolusi.

BAB 2

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.   Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, didapat hasil sebagai berikut :

NAMA	Menggunakan Air Sungai?	Keadaan Kesehatan	Penyakit yang sering diderita
Ibu Rosmini	Tidak	Sehat	Tidak ada
Better Darmawan	Kadang-kadang	Sehat	Gatel-gatel

Tabel  : Data wawancara terhadap warga jalan SungaiDama Samarinda

B.   Pembahasan

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan air sungai karang mumus sekarang sudah tidak lagi duganakan untuk konsumsi melainkan hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci pakaian dan mandi.

Pada narasumber pertama yaitu ibu Rosmini tidak menggunakan  air sungai buat kegiatan sehari-hari dikarenakan nara sumber disediakan air PDAM karena narasumber berkediaman di angunan dimana tempat IPAL bagi masyarakat karang mumus.

Pada narasumber kedua yaitu Saudara Better Darmawan dulu sering menggunakan air sungai untuk kegiatan sehari-hari bahkan sampai dikonsumsi, tapi karena sekarang sudah terdapat air PDAM maka narasumber sudah tidak lagi menggunakan air sungai untuk dikonsumsi.

Ada beberapa cara untuk mengendalikan pencemaran air. Pengenceran dan penguraian pulutan air tanah sulit sekali karena airnya tidak mengalir dan tidak mengandung bakteri pengurai yang acrob, jadi air tanah yang tercemar dalam waktu yang sangat lama, walaupun tidak ada bahan pencemar yang masuk. Karena ini banyak usaha untuk menjaga agar tanah tetap bersih misalnya :

1.    Menempatkan daerah industry atau pabrik jauh dari daerah perumahan atau pemukiman.

2.    Pembuangan limbah industry diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem.

3.    Pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat – zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran.

4.    Memperluas gerakan penghijauan.

5.    Tindakan tegas terhadap perilaku pencemaran  lingkungan memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup sehingga manusia lebih mencintai lingkungan hidupnya.

DAS Karang Mumus merupakan salah satu ruang kehidupan bagi masyarakat kota Samarinda. Kawasan ini akan memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan kota, namun juga madih menyisakan bencana ekologi bila tidak dilakukan pengelolaan dngan baik.

Sebuah perencanaan pengelolaan akan dapat dikatakan berhasil apabila telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaanny. Kota samarinda sudah selayaknya memulai untuk berdisiplin untuk mengelola kota, agar tak terjadi permasalahan banjir lagi di Kota Samarinda.

BAB 3

PENUTUP

A.   KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari uraian makalah ini adalah sebagai berikut :

1.  Polusi adalah peristiwa masuknya zat, energy, unsur atau komponen-komponen lain ke dalam lingkungan akibat aktivitas manusia ataupun prose alami.
2. Polusi air adalah peristiwa masuknya zat, energy, unsur, atau komponen-komponen lain ke dalam air sehingga kualitas air terganggu.
3. Sumber polisi air antara lain limbah rumah tangga, sampah masyarakat, limbah pertanian, limbah industry, dan sebagainya.
4. Akibat yang ditimbulkan dari polusi air adalah banjir, merusak system organ manusia, menimbulkan berbagai bibit penyakit, kanker, kelahiran bayi cacat dan lain-lain.

B.   SARAN

Sebaiknya para masyarakat di bantaran sungai karang mumus jalan SungaiDama tidak mengonsumsi air sungai dan segera menggunakan air ledeng/PDAM agar mengurangi dampak terjangkitnya penyakit bagi para masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Fadli, Ade.2007.http://timpakul.web.id/karangmumus-2.html diperoleh pada tanggal 13 November 2012

LAMPIRAN

(Sumber dari Internet)

(Sumber dari Internet)

(Sumber dari Internet)

(Sumber dari Internet)

(hasil penelitian)

(hasil penelitian)

(hasil penelitian)

DASAR UMUM DAN ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

DASAR UMUM DAN ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. Pengertian dan istilah HAN.

1. Pengertian administrasi :

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, administrasi dapat dipahami dalam dua pengertian

a. Administrasi dalam pengertian sempit yaitu tata usaha ( office work). Contoh surat-menyurat.

b. Administrasi dalam pengertian luas dapat ditinjau dari tiga sudut yaitu: 

1. Administrasi sebagai proses dalam masyarakat .

2. Administrasi sebagai suatu jenis kegiatan manusia ( arti fungsional).

3. Administrasi sebagai kelompok orang yang secara bersama-sama sedang menggerakkan kegiatan-kegiatan diatas ( arti kepranataan/institusioanal). 

2. Pengertian Administrasi Negara  Pengertian Administrasi Negara Menurut para ahli.

1. Van Vollenhoven mengartikan hukum Administrasi Negara akan meliputi seluruh kegiatan negara dalam arti luas, jadi tidak hanya terbatas pada tugas pemerintah dalam arti sempit saja, tetapi juga meliputi tugas peradilan,polisi, dan tugas membuat peraturan. Menurut Van Vollenhoven Hukum Administrasi Negara dibagi dalam

 :
a. Bestuursrecht ( hukum pemerintahan),

b. Justitierecht (hukum peradilan),

c. Politierecht (hukum kepolisian), dan

d. Regelaarsrecht (hukum perundang-undangan).

Jadi menurut Van Vollenhoven dalam pendapatnya Hukum Administrasi Negara adalah hukum tentang  pendistribusiankekuasaan (fungsi-fungsi  negara) kepada lembaga-lembaga negara, dan hukum yang mengatur  cara bekerjanya lembaga-lembaga tersebut dalam menggunakan fungsi-  fungsi yang telah diberikan (dalam HTN).

2. AM. Donner. HAN lebih dispesifikan pada pemerintahan

3. Prajudi Atmosudirdjo, HAN dapat dipahami dalam 2 katagori yaitu:

a. HAN heteronom, yaitu hukum yang mengatur seluk beluk organisasi dan fugsi administrasi negara,.
b. HAN otonom, yaitu hukum oprasional yang dibuat atau dibentuk oleh pemerintah/administrasi negara itu sendiri.
4. Logemann mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus.”
5. Oppen Hein mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenagnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara.

Dari pengertian-pengertian para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwah Hkum Adminstrasi Negara adalah:

1. Organisasi/institusi;

2. Bagaimana mengisi jabatan-jabatan dalam organisasi tersebut;

3. Bagaimana pemberian pelayanan dari aparatur pemerintah kepada masyarakat.

4. Bagaimana berlangsungnya kegiatan/ pelaksanaan tugas dari jabatan-jabatan tersebut.

Istila-istila yang berkaitan dengan HAN, antara lain:Hukum Administrasi Negara,Hukum Tata usaha Negara, Hukum Tata pemerintahan, Hukum Pemerintahan, Hukum Administrasi, Adminstratieve recht, dan bestuurrecht

B. Asas-asas Hukum Administrasi Negara

1.     Asas yuridikitas (rechtmatingheid): yaitu bahwah setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum (harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan).

2.     Asas legalitas (wetmatingheid): yaitu bahwah setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan dasar yang melandasinya). Apalagi indonesia adalah negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.

3.     Asas diskresi yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri tetapi tidak bertentangan dengan legalitas.

C. Dasar hukum Administrasi Negara

DASAR HUKUM 

Pancasila 
UUD 1945

TAP MPR

PERPU

PP

KEPPRES

PERMEN DAN KEPMEN

PERDA DAN KEPKADA

YURISPRODENSI

HUKUM TIDAK TERTULIS

HUKUM INTERNASIONAL

KEPTUN DOKTRIN

D. Rruang lingkup Administrasi Negara

Isi dan ruang lingkup HAN secara tegas baru pada tahun 1926 diuraikan secara konkrit oleh van vollenhoven. Setelah mengadakan peninjauan yang luas tentang peninjauan yang luas tentang pembidangan hukum terutama dinegara-negara prancis, jerman, dan amerika Van Vollenhoven telah menggambarkan suatu skema mengenai tempat HAN didalam kerangka hukum seluruhnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut yang kemudian terkenal dengan sebutan “Residu Theori “ Van Vollenhoven dalam skemanya itu menyajikan pembidangan seluruh materi hukum sebagai berikut:

1. Staatsrecht (mwterieel/hukum Tata Negara) meliputi :

- bestuur (pemerintahan)

- rechtspark (peradilan)

- politie (kepolisian)

- regeling (perundang-undangan)

2. Burgelijikerecht (materieel/hukum perdata)

3. Starfrecht(materieel/hukum pidana

Administrasi Negara /materieel dan formeel Hukum Administrasi Negara meliputi :

a. Bestuursrecht (hukum pemerintahan) yang meliputi :

1. Staatsrechterlijke rechtspleging (formeel/staatsrecht/peradilan tata negara)

2. Administrative rechtspleging (formeel) administratiefrecht (pradilan administrasi negara)

3. Burgelijke rechtspleging/ hukum acara perdata

4. Strafrechtspleging/ hukum acara pidana

b. Politierecht (hukum kepolisian)

c. Regelaarsrecht (hukum proses perundang-undangan).

Fokus utama dalam memplajari HAN lebih mengutamakan kelanjutan dari struktur negara (yang menjadi fokus dalam HTN),yaitu bagaimana berfungsinya lembaga-lembaga negara dalam menjalankan apa yang menjadi fungsi, kewenagan, dan tugas-tugasnya. Tema-tema yang mendominasi dalam materi pelajaran HAN adalah hubungan antara negara (khususnya pemeruntah) dengan warga negara (hubungan hukum pertikal denganhukum publik)

E. Letak Hukum Administrasi Negara Dalam Sistimatika Ilmu Hukum

Ilmu Hukum Administrasi Negara adalah suatu sistem ilmiah dan merupakan salah satu cabang ilmu Hukum yang lambat laun yang merupakan suatu displin hukum tersendiri. Dengan memperlakukan hukum Administrasi negara sebagai suatu disiplin ilmiah, maka kita menerima dua hal, yaitu:

1.     Menerima Hukum Administrasi Negara sebagai objek dari studi dan pendidikan ilmiah;

2.     Menerima Hukum Administrasi Negara sebagai suatu kesatuan dari aturan hukum tertentu yang memerlukan metode tersendiri

F. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Pengetahuan lainnya

Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu-ilmu Lain

1.     Administrasi negara, sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial,  kehidupannya berlangsung dalam suatu lingkungan sosial tertentu,  sehingga perwujudan aktivitasnya senantiasa berhubungan erat dengan  berbagai cabang ilmu sosial,khususnya dengan ilmu sejarah, antropologi  budaya, ilmu ekonomi, administrasiniaga, ilmu jiwa, sosiologi dan ilmu politik.

2.     Perspektif administrasi negara akan lebih gampang diungkapkan  Dengan mempergunakan analisis sejarah dan antropologi budaya. Penggunaan analisisantropologi budaya akan melengkapi analisis   sejarah.

3.     Ilmu ekonomi menyumbangkan analisis biaya dan manfaat, sedang  administrasiniaga menyumbangkan konsep PPBS dan makna Gerakan  Manajemen Ilmiahkepada administrasi negara. Sementara ilmu jiwa  membantu untuk memahamiindividu dalam situasi administrasi.

4.     Sosiologi telah memberikan pambahasan yang mendalam mengenai  birokrasi dan kooptasi, yang merupakan hal-hal yang amat menonjol  dalam studi administrasi.

Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Politik

1.     Hubungan antara administrasi negara dan ilmu politik telah berjalan lama, karena secara praktis tidak terbatas yang tegas antara politik dan administrasi.

2.     Orientasi politik dalam studi administrasi negara meletakkan administrasi negara sebagai satu elemen dalam proses pemerintahan. Administrasi negara dipandang sebagai satu aspek dari proses polotik dan sebagai bagian dari sistem pemerintahan.

3.     Munculnya dikhotomi politik-adaministrasi sebenarnya merupakan gerakan koreksi terhadap buruknya karakter pemerintahan.

4.     Dalam perkembangannya,orientasi politik dalam studi administrasi negara di kombinasikan dengan orientasi manajerial yang dikenal dengan orientasi politik manajerial, dan orientasi sosio-psikologis yang dikenal dengan orientasi politik-sosio-psikologis.