Masalah Harta Bersama dalam Proses Perceraian

MAKALAH

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

“Masalah Harta Bersama dalam Proses Perceraian”

Disusun oleh :

Nama             : Vany Lucas

Nim                 : 1008015141

Kelas             : B

Fakultas Hukum

Universitas Mulawarman

Tahun Ajaran

2012

Kata Pengantar

Rasa syukur yang dalam saya sampaikan ke hadiran Tuhan Yang Maha Esa ,  karena berkat kemurahanNya makalah ini dapat saya selesaikan sesuai yang diharapkan. Dalam makalah ini saya membahas “Masalah Harta Bersama dalam Proses Perceraian”. Makalah ini dibuat dalam rangka memperdalam  pemahaman masalah Masalah Harta Bersama dalam Proses Perceraian dengan baik.

Dalam  proses pendalaman materi ini,  tentunya saya mendapatkan bimbingan dan arahan, serta saran, untuk itu rasa terima kasih yang dalam-dalamnya  saya sampaikan :

• Ibu Dosen mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama
• Dan Orang Tua
• Yang Terkasih

Demikian makalah ini saya buat semoga bermanfaat,

                                                                                   Samarinda,  17 Desember  2012

                                                                                                 

                                                                                                  Vany Lucas

DAFTAR ISI

A.   BAB I

Latar Belakang…………………………………………………………… 1

RumusanMasalah………………………………………………………..  2

B.   BAB II

Pembahasan………………………………………………………..…….  4

            DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………… 12

HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN : (ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PENYELESAIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN)

A.     Latar Belakang Masalah

Konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam tatanan normatifnya adalah sama dengan menerapkan konsep keadilan dan tidak adanya diskriminasi. Hal ini menuntut adanya keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban. Konsep ini dalam politik hukum Indonesia terwujud dalam adanya pengakuan terhadap kesetaraan gender. Salah satu bentuk diskriminasi yang masih terjadi adalah dalam masalah penyelesaian harta bersama. Contoh yang kasuistik adalah kasus yang menimpa seorang presenter Made Hughesia Dewi dengan Alfin, mantan suaminya. Gugatan komulasi perceraian dengan harta yang diajukannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dikabulkan oleh hakim dengan pembagian harta bersama adalah separuh-separuh, berdasarkan ketentuan dalam pasal 97 KHI. Padahal sebagian besar harta tersebut dihasilkan dari aktivitas Hughes di dunia entertainment. Istilah harta bersama yang dibakukan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya sudah ada sejak lama dalam kehidupan dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Pelembagaan harta bersama ini dalam ketentuan hukum positif di Indonesia dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Konsep harta bersama dalam ketentuan tersebut pun bersifat kontradiksi. Dalam UU No. 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa tidak ada perjanjian antara suami istri terhadap harta, maka harta yang didapat selama masa perkawinan adalah harta bersama. Sebaliknya, dalam KHI dinyatakan bahwa tidak ada harta bersama antara suami istri yang tidak pernah melakukan perjanjian sebelumnya.
Adanya kontradiksi dalam persoalan harta bersama antara UU No. 1 Tahun 1974 dengan KHI kemudian diformulasikan dalam suatu pertanyaan yang menjadi major research question dalam penelitian ini, yaitu; “Bagaimanakah penyelesaian harta bersama akibat perceraian menurut putusan pengadilan ditinjau dari sudut hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?”.

Dalam beberapa literatur ditemukan beberapa pendapat, di antaranya pendapat Hazairin dalam bukunya yang berjudul “Tinjauan mengenai undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”, yang menegaskan bahwa tidak ada ketentuan yang spesifik dalam kitab-kitab suci agama (Islam, Kristen, Hindu dan Budha). Sementara itu, Bustanul Arifin menyatakan bahwa tidak ditemukan bahasan mengenai harta bersama dalam kitab-kitab fiqih klasik. Di lain sisi, Ismuha dan Sayuti Thalib menyatakan bahwa masalah harta bersama dapat dikategorikan sebagai syirkah dalam rumah tangga secara resmi dan cara-cara tertentu .

B.     Rumusan dan Batasan Masalah

• Rumusan Masalah

Major research question :

Bagaimanakah penyelesaian harta bersama akibat perceraian menurut putusan pengadilan ditinjau dari sudut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ?
Minor research question :

1. Bagaimanakah hukum Islam merespon persoalan harta bersama, apakah ada dalil yang lebih terperinci untuk menerangkannya ?
2. Bagaimanakah kaitan antara hak dan kewajiban suami istri dalam hubungannya dengan harta bersama ?
3. Bagaimanakan defenisi dan konsep harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI ?
4. Apa akibat hukum terhadap harta bersama akibat perceraian dari sudut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia ?

C.     Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan Penulisan

1. Mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap harta bersama akibat perceraian baik dari al-Qur’an, sunnah, ijma’, ataupun qiyas.
2. Mendeskripsikan kaitan antara hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan harta bersama dalam perkawinan.
3. Memaparkan defenisi dan konsep harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.
4. Menjelaskan akibat hukum terhadap harta bersama akibat perceraian dari sudut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Manfaat Penulisan.

Sebagai tambahan informasi bagi pemerhati hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

D.    Kerangka Teori

Berdasarkan pendapat para ahli dalam beberapa literatur, penulis menyimpulkan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh oleh suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung, baik yang didapatkan secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Pengajuan harta bersama ini biasanya dikomulasikan dengan gugatan perceraian di pengadilan yang berwenang, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. Penjelasan mengenai harta dalam perkawinan, disebutkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut ; Pasal 35

(1)   Harta yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama;
(2)   Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan istilah harta pribadi, sepenuhnya berada dalam penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Fokus pembahasan dalam tesis ini adalah telaah terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan yang kemudian dikaitkan dengan pembagian harta bersama; dan konsep harta bersama dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN
Hak-hak perkawinan (marital right) merupakan salah satu indikator penentu status perempuan dalam masyarakat. Persamaan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan menunjukkan kesetaraan antara kedua belah pihak. Namun jika seandainya terjadi ketidak-adilan dalam suatu rumah tangga, tidak jarang perempuan yang akan dirugikan. Hal ini menuntut adanya suatu jalan keluar untuk menyelamatkan hak-hak perempuan dalam perkembangan selanjutnya.

A.     Pengertian Hak dan Kewajiban

• Pengertian Hak

Secara etimologi, kata “hak” berasal dari akar kata bahasa arab, yaitu “haqq” yang artinya; kebenaran, lawan dari kata kezhaliman dan bahagian atau peruntukkan tertentu. Secara terminologi, hak didefenisikan berbeda-beda oleh para ahli. Ada yang mendefenisikan dari segi materi, dan tidak sedikit pula yang memandangnya dari segi non materi. Dari beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ahli, penulis menyimpulkan bahwa hak adalah kekuasan khusus yang dimiliki oleh seseorang yang ia peroleh berdasarkan ketentuan syara’ untuk mencapai kemashlahatan.
Hukum yang terkait dengan hak manusia ini di antaranya adalah pemiliknya dierbolehkan untuk melepaskan atau menggugurkan haknya dengan cara pemaafan, perdamaian dan melepaskan pertanggunan atas seseorang atau membolehkannya kepada sipapun. Para ulama sepakat menyatakan bahwa sumber adanya hak adalah syara’. Namun adakalanya syara’ itu menetapkan hak secara langsung tanpa ada sebab apapun, seperti perintah untuk beribadah  dan adakalanya dikarenaka ada suatu penyebab, seperti karena adanya perkawinan.

1. Pengertian Kewajiban

Kewajiban adalah perintah yang dituntut oleh pembuat hukum (dalam hal ini adalah Allah SWT) berupa keharusan untuk melakukan sesuatu atau berupa sanksi dosa bagi yang meninggalkannya. Penjelasan mengenai hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri dalam perkawinan secara terperinci telah dijelaskan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B.     Macam-macam Hak dan Kewajiban Suami Istri

• Hak Istri Terhadap Suami

1. Hak Materi

1)            Mahar :

Mahar merupakan bagian terpenting dalam awal pembentukan rumah tangga dan merupakan pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri disebabkan adanya pernikahan. Akad nikah merupakan salah satu penyebab timbulnya hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Salah satu hak yang harus diperoleh istri dari suami berupa mahar. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Nisa [4] ayat 4. Pemberian mahar kepada istri hukumnya adalah wajib. Dan apabila setelah pernikahan istri secara suka rela dan tanpa tipu muslihat membagi maharnya kepada suaminya, maka hukumnya boleh. Namun suami tidak boleh memaksa atau meminta kembali mahar yang telah diberikan.

2)            Nafkah.

Pengaturan masalah nafkah ini dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Thalaq [65] ayat 7. Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, meskipun berapa besarnya tidak ditentukan secara terperinci karena hal ini digantungkan kepada kemampuan.

• Hak Non Materi

1)      Mendapat Perlakuan yang Baik dari Suami Perkawinan merupakan titik awal pembentukan masyarakat yang kokoh. Oleh sebab itu islam menganjurkan agar suami menunjukkan sikap yang baik dan lemah lembut kepada istrinya. Keduanya diharapakan untuk bisa saling pengertian, saling menghargai dan saling menghormati guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Nisa [4] ayat 19. Penulis mengkritik makna hadits yang menyatakan; “Mereka (para istri) adalah orang yang lemah dari segi fisiknya dan membutuhkan orang lain untuk melindunginya”. Karena stereotype wanita seperti itu merugikan, sementara dalam konteks kontemporer tidak sedikit wanita yang menggantikan profesi laki-laki.

2)      Mendapat Perlindungan yang Layak dan Wajar Syari’at Islam mewajibkan suami untuk mencukupi kebutuhan istrinya, seperti; menjamin nafkah, sandang dan tempat tinggal yang bersifat materi. Tidak hanya sampai di situ, syari’at Islam juga tidak meremehkan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat kejiwaan (spiritual). Dasar utama kehidupan suami istri adalah adanya ketentraman yang berlandaskan rasa kasih sayang.

• Hak Suami Terhadap Istri

Suami mempunyai hak yang ditimbulkan dari kewajiban istri, di antaranya adalah suami berhak dita’ati dalam hal kebaikan dan tdiak untuk perbuatan maksiat. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Nisa [4] ayat 34. Laki-laki yang menjadi pemimpin dan ‘pelindung’ adalah laki-laki yang mempuyai keutamaan. Berdasarkan sebab turunnya ayat ini, keutamaan laki-laki dihubungkan dengan kedudukan dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga.
Terlepas dari perdebatan akademik tentang kedudukan perempuan dalam struktur sosial, penulis berpendapat bahwa, kepemimpinan laki-laki yang dimaksudkan berada dalam konteks rumah tangga yang mengharuskan akan adanya suatu pihak yang mempimpin.

• Hak Timbal Balik antara Suami Istri

Berdasarkan beberapa literatur, penulis menyimpulkan bahwa hak timbal balik antara suami istri adalah melakukan hubungan badan. Hal ini terlihat dari beberapa pernyataan dan argument yang dikemukakan dalam fiqih yang kemudian diperkuat dengan beberapa dalil. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 34 ayat (3) Undang-undang Perkawinan dan dalam pasal 77 ayat (5) KHI yang menyatakan bahwa salah satu pihak boleh mengadu ke Pengadilan apabila ada salah satu pihak yang melalaikan kewajibannya.

C.     Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam

• Kewajiban Suami Terhadap Istri

Kewajiban suami terhadap istrinya adalah; membimbing sitri dalam urusan rumah tangga, melindungi istri dan mencukupi kebutuhannya, memberikan pendidikan agama yang bermanfaat, memberikan nafkah dan tempat tinggal serta biaya untuk anak.namun, kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istrinya akan gugur apabila istrinya nusyuz.

• Kewajiban Istri Terhadap Suami

Kewajiban istri terhadap suami adalah berbakti lahir dan batin kepada suami selama berada dalam batas-batas yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari sebaik-baiknya.

D.    Hak Suami Istri Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Mengenai hak suami istri dalam Undang-undang Perkawinan, dijelaskan dalam pasal 31 ayat (1), (2) dan (3). Demikian juga dalam KHI pada pasal 79 ayat (1), (2) dan (3). Penulis menyimpulkan bahwa kandungan ayat tersebut inkonsisten dan saling bertentangan. Dalam dua ayat terakhir dinyatakan bahwa kedudukan suami istri adalah seimbang, sementara dalam ayat 1 dinyatakan bahwa suami dipatok sebagai kepala keluarga. Penulis menyimpulkan bahwa pasal-pasal tersebut mengindikasikan pembekuan peran perempuan berdasarkan jenis kelamin, sekaligus mengukuhkan domestikasi perempuan. Sebagai salah satu contoh adalah seorang istri yang ditugaskan untuk mengelola dan mengatur rumah tangga, berimplikasi pada masalah ketenagakerjaan. Dalam undang-undang ketenagakerjaan, seorang perempuan yang mencari nafkah hanya dianggap sebagai pencari nafkah tambahan bukan nafkah utama.

KONSEP HARTA DALAM PERPSPEKTIF HUKUM INDONESIA

A.     Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Ajaran Islam tidak menjelaskan secara transparan perihal pembagian harta bersama akibat perceraian. Artinya, Islam tidak mempunyai konsep pembagian harta bersama yang langsung merujuk kepada al-Qur’an dan Sunnah. Namun dapat dipahami dari makna al-Qur’an surat al-Nisa [4] ayat 29. Dari ayat ini ditemukan 3 prinsip dasar dalam pembagian harta bersama.

• Prinsip Kerjasama

Prinsip kerjasama yang terkait dengan masalah harta adalah hal yang dasar di tengah-tengah masyarakat. Tidak dapat dibayangkan jikalau seandainya di dalam masyarakat tidak ada kerjasama dan transaksi. Selaku makhluk sosial dan makhluk budaya, manusia mempunyai banyak kekurangan dan membutuhkan orang lain untuk memenuhinya. Hal inilah yang mendorong adanya sikap tolong menolong dan kerjasama guna menutupi kekurangan tersebut.

• Prinsip Dasar Kepemilikan

Pada dasarnya semua yang ada di bumi ini dipruntukkan bagi umat manusia. Materi yang ada boleh dimiliki secara individual ataupun komunal. Setiap individu yang hidup di dunia ini tidak akan mampu hidup sendiri karenanya ia akan membutuhkan kepemilikan dari orang lain, suatu kepemilikan tidak akan berfungsi jika tidak dipergunakan untuk orang lain. Untuk pelaksanaanya, diperlukan suatu ketentuan yang baku, agar tidak terjadi kerusakan dan kekacauan.

1. Pendekatan dan Metode
• Pendekatan Ijma’ (konsensus)

Di Indonesia, sebagian para ahli hukum Islam berpendapat bahwa Undang-undang Perkawinan dan KHI dipandang sebagai fiqih Indonesia. Semua urusan yang berkaitan dengan keperdataan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Kesimpulannya, ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan ijma’ (konsensus/kesepakatan) para ulama di Indonesia.

• Pendekatan Qiyas (analogi)

Secara umum, metode yang dipergunakan dalam mengkaji harta bersama adalah dengan menggunakan metode analogi (qiyas). Sebahagian ulama menganalogikan harta bersama dengan konteks syirkah (perkongsian) dengan didasarkan kepada beberapa hadits.

• Pendekatan Mashlahah Mursalah

Tidak ada nash dalam al-Qur’an atau sunnah yang melarang akan adanya pembagian harta bersama dalam Islam. Namu di sisi lain, keterbatasan suami dan kerelaan istri untuk berbagi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga merupakan faktor pendorong terbentuknya harta bersama.

• Pendekatan Istihsan

Istihsan merupakan suatu tindakan meninggalkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’ karena suatu peristiwa, menuju hukum lain dalam peristiwa yang sama dikarenakan ada dalil syara’ yang mengharuskan seorang mujtahid untuk meninggalkannya. Terlepas dari pro dan kontra penggunaan istihsan, metode ini dapat diterapkan dalam mengkaji harta bersama.

• Pendekatan al-‘Urf (adat kebiasaan)

‘Urf merupakan suatu kebiasaan yang dapat diterima oleh watak manusia dan bias dipertimbangan oleh akal sehat. Suatu ‘urf baru bisa diterima apabila telah memenuhi persyaratan tertentu dan tidak berlawanan dengan ketentuan yang sudah ada. Demikian juga halnya dengan harta bersama yang sudah memenuhi persyaratan bisa diterima sebagai hukum.

B.     Harta Bersama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Meskipun dijelaskan dalam istilah yang berbeda, namun ketentuan mengenai “harta bersama” dalam perkawinan dijelaskan dalam pasal 35, 36, 37 dan pasal 65 ayat (2) dan (3).

• Pembentukan Harta Bersama

Pada dasarnya, ketentuan mengenai harta bersama telah dijelaskan secara tersirat dalam hukum Islam dan hukum adat yang tidak tertulis. Agar bisa diterapkan dan bersifat mengikat serta memaksa, maka adanya Undang-undang Perkawinan merupakan salah satu usaha untuk melembagakan harta bersama tersebut. Bertitik tolak dari kodifikasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa harta yang diperoleh secara individu atau bersama setelah terjadinya perkawinan, dianggap sebagai harta bersama. Sebaliknya apabila suai istri ini ingin mengadakan perjanjian tidak seeprti yang dijelaskan dalam pasal 35 ayat (2), harus diketahui oleh pihak ketiga, atau di hadapan pihak yang berwenang. Dalam proses selanjutnya, disimpulkan bahwa semua harta yang diperoleh sejak menikah menjadi harta bersama, kecuali warisan dan hibah yang bersifat pribadi bagi penerimanya. Hukum Islam tidak melarang adanya percampuran antara harta pribadi dengan harta bersama, hanya saja dituntut rasa saling pengertian antara suami istri. Oleh sebab itu maka perjanjian dalam perkawinan diperbolehkan.

• Unsur-unsur dalam Harta Bersama

Undang-undang Perkawinan, hukum adat dan hukum Islam secara jelas menggambarkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh sejak akad perkawinan berlangsung. Permasalahan yang mungkin bias timbul belakangan adalah jikalau seandainya suami istri melakukan perjanjian untuk memasukkan warisan dan hibah sebagai harta bersama. Demikian juga halnya dengan hasil usaha sampingan yang sudah dirintis oleh kedua belah pihak sejak sebelum menikah, apakah ini juga bisa dikategorikan sebagai harta bersama atau tidak.

C.     Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Konsep harta bersama dalam KHI dijelaskan secara rinci dalam Bab XIII mulai dari pasal 85 sampai pasal 97. Dari KHI dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya keberadaan harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing. Bahkan lebih ditegas dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta yang diakibatkan karena adanya perkawinan dan ketentuan mengenai harta bersama ditentukan berdasarkan perjanjian. Apabila terjadi perselisihan, maka diselesaikan di pengadilan. Inovasi pembagian harta warisan yang ditawarkan oleh KHI dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, karena solusi yang ditawarkan tidak berlawanan dengan adat kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, harta bersama didefenisikan lebih luas. Suami yang melakukan usaha di luar rumah untuk mencari nafkah dan istri yang berada di rumah juga dikagorikan bekerja, sehingga di antara keduanya terdapat kesamaan dan kesetaraan.

D.    Perceraian dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Bersama
Kemungkinan Tidak Adanya Harta Bersama Dalam Perkawinan Hukum Islam meberikan hak kepada masing-masing suami istri untuk mempunyai hak atas harta yang dimilikinya masing-masing, tanpa bisa digugat oleh pihak lain. Hukum Islam juga tidak mengatur mengenai pelembagaan harta bersama setelah adanya perkawinan. Sehingga harta yang dimliki suami istri itu terpisah satu sama lain. Dalil yang dipergunakan oleh kelompok ini adalah al-Qur’an surat al-Nisa [4] ayat 32 dan al-Baqarah [2] ayat 233. Kemungkinan Adanya Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalil yang dipergunakan oleh kelompok ini asalah al-Qur’an surat an-Nisa [4] ayat 21 yang kemudian dipertegas dengan al-Qur’an surat al-Maidah [5] ayat 8 yang menjelaskan perihal pmbagian harta bersama secara adil dan seiembang.

1. Waktu Pembagian Harta Bersama

Apabila suatu ikatan perkawinan putus, maka harta bersama selaku institusi yang memenuhi kewajiban bersama juga ikut bubar dan karenanya maka pembagian harta bersama hendaknya dilakukan secepatnya, karena di dalamnya terhadap hak orang lain.

Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Ajaran Islam menganjurkan untuk melakukan pembagian harta bersama secara adil. Penulis menyatakan bahwa meskipun ajaran tidak menjelaskan secara rinci perihal pembagian harta bersama, namun dari beberapa indikasi yang ada dalam ajaran Islam menunjukkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin yang dibangun secara kuat. Meskipun perceraian merupakan perbuatan halal namun dibenci oleh Allah SWT, untuk menggapai tujuannya dibutuhkan harta bersama.

BAB III

PENUTUP

A.     Kesimpulan

1. Proses pembagian harta bersama harus dilakukan dengan itikad baik dan tanpa adanya diskriminasi. Pengelolaan harta bersama adalah berdasarkan porsi yang dihasilkan oleh masing-masing pihak dalam rumah tangga. Pemanfaatan harta bersama adalah perwujudan semangat kerjsasama dan nilai gotong royong yang berkembang pada masyarakat Indonesia.
2. Ada tiga lingkup dalam harta bersama yang harus dibedakan, namun terkadang juga harus disamakan, meliputi penguasaan, pemilikan dan pengelolaannya. Harta bersama yang terbentuk dalam masyarakat adalah berdasarkan perjanjian yang terbentuk secara diam-diam dalam rumah tangga dan menjadi adat yang berlaku dalam masyarakat.
3. Putusan Pengadilan Agama sebagian besar telah membahas pembagian harta bersama, sementara perkawinan belum putus, namun putusan ini merupakan bentuk perencanaan pembagian harta bersama dalam keluarga. Dalam hal ini, hakim dalam memutus perkara mengacu kepada petitum yang diajukan dan disandarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan harta bersama dalam keluarga pada didasarkan kepada kerjasama dan semangat gotong royong tanpa harus membedakan harta.

B.     Saran

1. Perlu diadakan edukasi dan sosialisasi perihal harta bersama di tengah masyarakat. Demikian juga dengan pengajuan permohonan pemutusan perkawinan, sehingga hak-hak para pihak yang terlibat di dalamnya terjamin. Luasnya makna harta bersama menuntut adanya singkronisasi antar ketentuan perundang-undangan.
2. Pengundang-undangan aturan pengurusan masalah surat-surat tanah antara suami istri oleh Badan Pertanahan Nasional.
3. Dibutuhkan adanya pengaturan teknis yang lebih rinci dalam pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian.